Produk Hukum

Jenis No Tahun Tentang Status
KEPMENDAGRI 40 2001 Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri.
KEPMENDAGRI 41 2001 Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.
KEPMENDAGRI 43 2001 Keputusan Bersama Menkes & Mendagri ttg Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia & Anggota Keluarga.
KEPMENDAGRI 4 2002 Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
KEPMENDAGRI 5 2002 Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
KEPMENDAGRI 6 2002 Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.
KEPMENDAGRI 1 2000 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2000.
KEPMENDAGRI 6 2000 Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Perubahan Undang2 Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.
KEPMENDAGRI 7 2000 Batal/Kosong
KEPMENDAGRI 9 2000 Perubahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.950 - 2 Th.1999 Ttg Pengangkatan Pejabat sbg Ordonatur, Pembantu Ordonatur dan Pemegang Kas Dana Pembangunan Sistim Komunikasi Depdagri.
KEPMENDAGRI 10 2000 Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
KEPMENDAGRI 11 2000 Batal/Kosong
KEPMENDAGRI 12 2000 Organisasi & Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa.
KEPMENDAGRI 13 2000 Pedoman Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
KEPMENDAGRI 14 2000 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat-Pejabat di Lingk. Depdagri untuk & Atas Nama Mendagri Menanda tangani Surat Keputusan Salinan & Petikan Surat Kep. Mutasi di Bidang Kepega-waian kpd Presiden serta Formulir Nota Per-setujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
KEPMENDAGRI 16 2000 Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
KEPMENDAGRI 18 2000 Perubahan Kepmendagri No. 5 Th.1999 Ttg Jabatan Struktural Eselon II ke Bawah di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah diubah Pertama Kali dg Kepmendagri No.67 Th.1999.
KEPMENDAGRI 19 2000 Pedoman Pemilihan Wakil-wakil Daerah sbg Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Drh.
KEPMENDAGRI 22 2000 Surat Keputusan yg sifatnya perorangan
KEPMENDAGRI 23 2000 Surat Keputusan yg sifatnya perorangan

Situs Terkait