Produk Hukum

Jenis No Tahun Tentang Status
PERMENDAGRI 44 2012 Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
PERMENDAGRI 45 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
PERMENDAGRI 46 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERMENDAGRI 47 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PERMENDAGRI 48 2012 BATAS KOTA BALIKPAPAN DENGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERMENDAGRI 49 2012 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI YOGYAKARTA DAN LAMPUNG
PERMENDAGRI 50 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PERMENDAGRI 51 2012 OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Mendagri
PERMENDAGRI 52 2012 PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
PERMENDAGRI 53 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERMENDAGRI 54 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
PERMENDAGRI 55 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
PERMENDAGRI 56 2012 BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
PERMENDAGRI 57 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
PERMENDAGRI 58 2012 BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
PERMENDAGRI 59 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012
PERMENDAGRI 60 2012 PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA
PERMENDAGRI 61 2012 PENGUKUHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA
PERMENDAGRI 62 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PERMENDAGRI 63 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Situs Terkait